Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kendari menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Kendari untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari pada Selasa (18/11/2025) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari Rizki Brilian Pagala, Wakil Ketua Komisi II Irmawati, serta Sekretaris Banggar yang juga Plt. Sekretaris Dewan Kota Kendari, Dasril Yamin. Hadir pula anggota Banggar DPRD Kota Kendari. Dari pihak Pemerintah Kota Kendari, hadir Asisten III Setda Kota Kendari, Imran Ismail, mewakili Sekretaris Daerah bersama anggota TAPD.
Dalam pemaparannya, TAPD menjelaskan adanya penurunan target pendapatan pada tahun 2026. Meski demikian, DPRD Kota Kendari mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kendari dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan digitalisasi seluruh sumber penerimaan daerah.
Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, mendorong pemerintah daerah agar terus menggali potensi PAD yang belum tersentuh. Ia menegaskan bahwa kemandirian anggaran sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
“Kita harus terus berupaya menggali potensi-potensi PAD yang belum tersentuh. Dengan kemandirian anggaran, kita bisa lebih leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kendari,†ujar Laode Muhammad Inarto.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap program dan kegiatan harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Anggaran yang ada harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Kendari,†tambahnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2026 ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kota Kendari yang lebih maju dan berkelanjutan. Diharapkan, hasil pembahasan ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah di tahun 2026.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tinggalkan Komentar