DETIKANOA.COM– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) secara intensif menggelar konsolidasi organisasi guna memperkuat struktur kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah. Penguatan mesin partai ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapan strategis partai dalam menyongsong tahapan verifikasi faktual serta memantapkan peran politiknya di panggung nasional.


Iklan
Iklan Smartech school
JMSI

Dalam pengumuman resmi dan konsolidasi kepengurusan terbaru, jajaran pimpinan DPP PRI menegaskan komitmennya untuk mengusung semangat nasionalisme dan religiusitas sebagai pilar utama perjuangan partai. Partai berlogo Harimau Putih yang dikelilingi padi dan kapas ini menyatakan siap menjadi wadah aspirasi masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemandirian pangan, ketahanan ekonomi kerakyatan, serta penegakan hukum yang adil.


Sekretaris Jenderal DPP PRI, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, menyampaikan bahwa konsolidasi ini tidak hanya fokus pada perapian administrasi keanggotaan dan struktur di tingkat DPD hingga DPC, tetapi juga menyelaraskan arah kebijakan partai untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah. Hal ini mencakup dukungan penuh terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam nasional agar sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.


"Partai Rakyat Indonesia hadir untuk memastikan kehadiran negara betul-betul dirasakan oleh rakyat kecil. Melalui soliditas kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah, kami optimistis dapat melampaui seluruh tahapan verifikasi serta siap menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan demi kemajuan bangsa," tegasnya.


Selain merapikan badan-badan otonom dan sayap partai, DPP PRI juga menginstruksikan seluruh kader untuk aktif turun ke masyarakat menggelar aksi nyata, mulai dari kegiatan sosial, sosialisasi program pembangunan, hingga pendampingan ekonomi warga. Konsolidasi yang solid ini diharapkan mampu membangun fondasi yang kokoh bagi Partai Rakyat Indonesia dalam menghadapi agenda politik nasional mendatang.