Anggota DPR RI Ridwan Bae Desak Gubernur Sultra ASR Lebih Sering Turun ke Lapangan

DETIKANOA.COM, KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ridwan Bae, melontarkan kritik terhadap kinerja Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR). Politikus senior Partai Golkar ini mendesak ASR untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan guna mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara nyata, ketimbang hanya mengandalkan laporan dari jajaran pemerintah daerah.

Ridwan Bae menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah video yang diterima media pada Selasa, 27 Oktober 2026. “Jangan banyak tidur di meja, tapi lebih banyak turun lapangan. Saya mau lihat Andi Sumangerukka itu turun ke lapangan,” tegas Ridwan dalam rekaman tersebut.

Saat dikonfirmasi terpisah, Ridwan menjelaskan bahwa masukan itu disampaikannya ketika melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Buton Tengah pada Senin, 19 Oktober. Ia menegaskan, kritiknya bertujuan untuk mendorong gubernur agar lebih dekat dengan rakyat dan memahami kondisi riil di lapangan.

Iklan

Menurut Ridwan, kunjungan langsung ke masyarakat sangat penting agar gubernur dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Informasi tersebut, lanjutnya, akan menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Ia berpendapat bahwa mendengarkan laporan dari bupati, camat, kepala desa, atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja tidak cukup untuk memahami persoalan yang dihadapi warga.

“Saya tidak bermaksud mengerdilkan ASR, saya hanya mengimbau supaya ASR sering turun lapangan,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi terkait videonya. Ia berharap ASR dapat melihat langsung kondisi masyarakat sehingga mengetahui kebutuhan prioritas warga Sultra.

Selain itu, Ridwan Bae juga menyoroti minimnya pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) antara gubernur dengan para kepala daerah se-Sultra. Ia menilai, rakor yang seharusnya digelar setiap enam bulan sekali itu penting untuk membahas persoalan-persoalan masyarakat dan batas kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

“Gubernur itu harus rakor bersama kepala daerah se-Sultra setiap enam bulan sekali. Ini sudah tidak rakor, juga jarang turun langsung ke masyarakat,” ungkapnya. Ridwan mengaku selama dua tahun ASR menjabat sebagai Gubernur Sultra, dirinya belum pernah menyaksikan gubernur menggelar rakor bersama 17 kepala daerah untuk membahas kesulitan masyarakat.

Ia berharap koordinasi semacam ini dapat kembali diaktifkan agar berbagai persoalan di daerah dapat mendapat perhatian dan penanganan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Sultra. Ridwan kembali menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya murni sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara.