DETIKANOA.COM–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerjunkan tim ke Kalimantan untuk memantau situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemantauan tersebut fokus pada pengumpulan keterangan dari pemerintah daerah mengenai dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus menelusuri terganggunya pemenuhan hak pendidikan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga terdampak.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengatakan saat ini tim di lapangan tengah mengidentifikasi korban karhutla serta mendata rumah sakit yang menangani dampak kesehatan warga.
"Sama, kami juga melakukan pemantauan terkait karhutla dan tim kita juga ada di Kalimantan. Kita lagi mengidentifikasi korban karhutla dan mencoba mengidentifikasi rumah sakit dan meminta keterangan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah bagaimana dampak karhutla ini terhadap kesehatan masyarakat," kata Saurlin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Saurlin menjelaskan bahwa pemantauan tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, tetapi juga turut mencermati pemenuhan hak-hak dasar warga lainnya yang terancam akibat pekatnya asap dan kerusakan lingkungan.
"Kemudian terhadap hak pendidikan dan juga tentu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujarnya.
Ia menegaskan, kerusakan hutan secara masif secara langsung merampas hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Hasil temuan lapangan dan keterangan dari berbagai pihak tersebut akan dijadikan dasar bagi Komnas HAM untuk menentukan sikap resmi lembaga.
"Dalam waktu dekat juga akan menyampaikan sikap Komnas HAM. Dalam beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan bahwa kerusakan hutan yang masif ini berdampak pada hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi dalam konteks itu kami melakukan pemantauan dan nanti kami akan menyampaikan hasil pemantauan kami kepada publik," kata Saurlin.
Melalui pemantauan ini, Komnas HAM berharap seluruh data mengenai dampak kesehatan dan gangguan akses pendidikan warga dapat terkumpul secara rinci sebelum disajikan kepada publik.
Sebagai catatan, pemerintah terus berupaya dalam penanganan pemadaman karhutla di berbagai daerah. Dikutip dari keterangan resmi BNPB, Rabu (21/10/2026), sebanyak enam provinsi diatensi oleh BNPB, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau. Dari total area sasaran penanganan seluas lebih dari 983 hektare, lebih dari 502 hektare telah dipadamkan, sedangkan lebih dari 481 hektare masih dalam penanganan.
Kalimantan Tengah mencatat area yang belum padam paling luas, yakni lebih dari 321 hektare, disusul Sumatera Selatan dengan lebih dari 84 hektare. Kedua provinsi tersebut menjadi prioritas penanganan, tanpa mengabaikan upaya pemadaman di provinsi lainnya.
Di luar enam provinsi prioritas, karhutla tercatat dengan luas lebih dari 1.044 hektare. Sebanyak 44 hektare telah dipadamkan, sedangkan sekitar 1.000 hektare masih belum padam. Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan Timur hingga Maluku Utara.
Komentar (0)