DETIKANOA.COM–Melalui keberadaan 552 TPAKD di seluruh daerah, tingkat inklusi keuangan nasional berdasarkan survei bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tercatat lebih dari 93 persen. Angka tersebut bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Sejumlah program TPAKD juga mencatatkan penyaluran masif di berbagai daerah. Program kredit atau pembiayaan melalui rekening tercatat telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Ia disusul kredit pembiayaan sektor prioritas senilai Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
Selain itu, OJK menggerakkan program Satu Rekening Satu Pelajar melalui produk Simpanan Pelajar (SIMPEL) dengan setoran awal Rp5.000 yang turut menjangkau siswa-siswi Sekolah Rakyat.
"Bapak Presiden, dapat kami laporkan bahwa untuk khusus program ini, Bapak, dari mulai bulan Agustus, September, Oktober, sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2.100.000 penerima sebesar Rp53 triliun, Bapak, dan sebagian ada di sini," tuturnya.
Para penerima manfaat pembiayaan TPAKD tersebut berasal dari berbagai latar belakang usaha mikro dan kecil di daerah, mulai dari pengemudi ojek daring, pedagang makanan dan pakaian, petani kopi, hingga pembudidaya ikan nila. Ke depan, penguatan akses keuangan daerah ini juga akan ditarik secara lebih struktural ke tingkat pusat melalui peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
"Tadi kalau boleh disampaikan dari Rp53 triliun tersebut, ada 350 PUJK yang memberikan support kepada masyarakat kita di bawahnya, Bapak. Juga ada di sini dan juga Bank BPD, BPR seluruh Indonesia dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang bersama-sama bagaimana kita meningkatkan akses keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ucap Friderica.
Komentar (0)