KENDARI, DETIKANOA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2025–2029, pada Selasa (15/07/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua I Rizki Brilian Pagala dan Wakil Ketua II Irmawati. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Kendari Amir Hasan yang mewakili Wali Kota Kendari, serta jajaran asisten, staf ahli, kepala OPD, dan camat se-Kota Kendari.
Dalam penyampaian pandangan umum yang dilakukan secara bergiliran, seluruh fraksi di DPRD Kota Kendari sepakat mendorong agar RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang terukur, partisipatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PAN melalui juru bicara Nasruddin Saud, menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya di Poasia, Abeli, Nambo, dan Baruga. Fraksi PAN mendorong alokasi anggaran yang adil, pengentasan kemiskinan berbasis data kelurahan, penanggulangan stunting, mitigasi bencana, serta digitalisasi pelayanan publik.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) melalui Gilang Satya Witama menekankan bahwa RPJMD harus menjawab tiga pertanyaan fundamental: arah pembangunan, tujuan yang ingin dicapai, dan strategi pelaksanaan. PIR menilai penyusunan RPJMD masih bersifat normatif dan mendesak adanya keterlibatan publik secara demokratis, sesuai UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Hety Purnawati Saranani menilai RPJMD sudah sesuai dengan landasan teoritis, namun menekankan pentingnya percepatan implementasi agar program prioritas tidak terhambat. Fraksi ini juga mendorong agar RPJMD menyentuh isu strategis seperti banjir, wilayah kumuh, dan ketimpangan infrastruktur.
Fraksi Golkar melalui Fadhal Rahmat mengingatkan pentingnya sinergi antara RPJMD dengan RTRW dan RDTR Teluk Kendari, serta mempertanyakan apakah sektor ekonomi unggulan dan ketahanan infrastruktur telah dijadikan prioritas pembangunan.
Fraksi PKS yang dibacakan oleh La Yuli menekankan kebutuhan akan air bersih, penanggulangan bencana, dan perbaikan infrastruktur seperti drainase, sanitasi, serta transportasi massal. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya layanan dasar dan sistem informasi terintegrasi untuk menghadapi tantangan global.
Fraksi Nasdem melalui Arwin mendorong penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang jelas, serta menyelaraskannya dengan strategi nasional seperti pengembangan SDM, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan.
Seluruh fraksi berharap Pemerintah Kota Kendari dapat merespons masukan dan pandangan fraksi dalam penyempurnaan dokumen akhir RPJMD 2025–2029, sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan yang realistis, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tinggalkan Komentar