KENDARI.DETIKANOA,COM- Dinilai tidak becus dalam pengawasan dana Bantuan langsung tunai(BLT) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Sultra digeruduk sejumlah massa yang tergabung dalam Perhimpunan Aktivis Daerah Sulawesi Tenggara rabu pagi(3/3/21).
Menurut Persada Sultra BPKP Sultra gagal melakukan pengawasan penerima BLT, hal itu bisa dilihat adanya anggota DPRD Kendari yang namanya masuk sebagai penerimaan bantuan, padahal Aleg itu tidak pernah memasukan namanya sebagai penerima.
Tidak adanya transparan pengawasan dana bantuan itu berawal dari investigasi Persada Sultra menilai pihak BPKP Sultra terlibat dalam pendataan penerima bantuan lansung tunai bekerja sama dengan penggadaian dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM), cetus Eggi Indra.
“Iya ada anggota DPRD inisial AP masuk sebagai penerimaan bantuan tersebut inikan lucu”,ungkap Eggi saat melakukan demonstrasi dihalam kantor BPKP Sultra.
Sementara itu AP tidak mengetahui kenapa harus ada namanya sementara pihaknya tidak pernah mendaftarkan namanya sebagai penerima BLT, ungkap Eggi dengan nada kesal.
Tidak hanya itu Eggi juga mengungkapkan besaran anggaran BLT yang di kucurkan untuk bantuan lansung tunai kurang lebih 20 miliar rupiah. Maka dari itu pihak Organisasi Persada Sultra akan menindaklanjuti sampai ke pihak Kejati Sultra. Tutupnya.
Reporter : Rafa
Editor : Raya
Komentar (0)