DETIKANOA.COM- Intensitas hujan di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara, relatif cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Intensitas hujan tersebut sering kali menyebabkan banjir di beberapa titik lokasi. 

Hal ini sudah mendapat perhatian serius pemerintah kota, utamanya instansi tehnis yang kerap turun menghimbau masyarakat waspada ancaman banjir dan tanah longsor.

Hujan dalam volume tinggi kerap kali menimbulkan banjir, utamanya di wilayah rendah resapan air, dan titik lokasi yang memiliki fasiltias saluran air yang buruk. 

Air dari luapan banjir kerap kali menyusahkan masyarakat karena mengakibatkan genangan yang menggenangi rumah-rumah hunian masyarakat.

Berbagai langkah dilaksanakan Pemerintah Kota Kendari, untuk mencegah terulangnya ancaman banjir ini, mulai dari sosialisasi waspada hingga penanganan i

Baca juga: Komitmen Turunkan Angka Stunting, PT GKP Gelar Program PMT

nfrastruktur yang menyerap anggaran yang tidak sedikit.

Ancaman longsor pun juga menjadi ancaman masyarakat, saat musim penghujan. Jika warga membangun rumah di lokasi rawan tanah longsor seperti di pegunungan yang gundul dan terjadi musim penghujan dengan intensitas tinggi maka warga tersebut akan terkena dampak tanah longsor.

Kejadian tanah longsor akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang akhir-akhir ini terjadi tersebar di wilayah Kecamatan Mandonga, Kemaraya, dan Kecamatan Kendari.

"Kalau curah hujan begitu tinggi, rata-rata saya lihat tanah longsor ini di wilayah pegunungan apalagi kalau seperti yang di Kelurahan Mandonga memang sudah mulai gundul tanahnya," ujar Agus, salah satu warga Mandonga.

Selain ancaman bencana banjir dan tanah longsor, kendari juga masuk salah satu wilayah yang rawan gempa bumi dengan sumber gempa bumi yang berada di laut yaitu Tolo Thrust, serta dari aktifitas sesar aktif di darat yaitu Sesar Lawanopo.

Atas ancaman resiko bencana tersebut, Pemerintah Kota Kendari dibawah kepemipinan Pj Wali Kota, Asmawa Tosepu, membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) guna mewujudkan ketahanan dalam mitigasi potensi bencana di daerah ini.

Pj Wali Kota Kendari membuka secara resmi kegiatan Kongres I Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kota Kendari tahun 2022.

“Saya menilai Kongres I Forum Pengurangan Risiko Bencana sudah tepat, mengingat kondisi topografi Kota Kendari berupa perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 14 – 45 meter di atas permukaan laut,” ujarnya, (14/11/2022).

“Tentunya kita semua berharap agar membawa dampak yang signifikan atas tingkat keselamatan saat terjadi bencana dan efektivitas mitigasi bencana,” sambungnya.

"Keberadaan FPRB Kota Kendari memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai ujung tombak pengurangan risiko bencana di daerah," kata Penjabat Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.

Pembentukan FPRB berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 945 Tahun 2018 tentang pembentukan pengurus FPRB Kota Kendari periode tahun 2018-2021 karena telah berakhir.

Datangnya pancaroba diperlukan kewaspadaan bencana, terutama ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang, sehingga forum ini sangat urgen sebagaiw adah mengedukasi masyarakat.

Oleh karena itu, katanya, perlu partisipasi semua kalangan, termasuk masyarakat, dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Mereka harus diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis.

“Masyarakat dapat bertindak tepat dan cepat ketika terjadi bencana sewaktu-waktu. Pelatihan dan bahkan pengembangan budaya yang sering terkena bencana,” ujarnya.

Ia berharap, FPRB Kota Kendari bersedia menyamakan visi dan misi dalam penanggulangan bencana sesuai dengan bidang masing-masing.

Kegiatan itu, juga meningkatkan partisipasi semua pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Kepala Pelaksanan BPBD Kota Kendari, Paminuddin menyatakan hasil kongres pertama tersebut memberikan penyegaran pengurusan baru dalam upaya dinamis membantu mengembangkan sistem lebih luas terhadap pengembangan penanganan risiko bencana.

FPRB adalah salah satu penilaian indikator kinerja utama bpbd kota kendari dan merupakan indikator standar pelayanan minimal sub-urusan bencana yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Paminuddin menyampaikan sambutannya menyampaikan bahwa kongres ini baru pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Tenggara.

“Kita berharap adanya peningkatan pemahaman sebagai pemangku kepentingan dalam membangun kerjasama para pihak dalam pengurangan resiko bencana,” ujarnya.

Advertorial 
 

Advertorial